• Breaking News


    Rabu, 27 Februari 2013

    Kang Acong : Saya Baru Tahu Selama Ini SK Untuk BPK Diterbitkan BPP

    Muswil Oi Jabar

    Wawancara Team Tabloi (Teddy Agindha) kepada salah satu tokoh Oi Jawa Barat : Atmansyah Timuhtiah yang lebih kita kenal dengan sebutan Kang Acong di sela-sela Muswil ke II JAWA BARAT yang diadakan di SDN I Banjaran Kabupaten Bandung, berikut petikannya

    Kendala apa saja yang diketemukan, semasa kepemimpinan Kang Acong ?
    Pada dasarnya, salah satu visi misi atau keinginan dari kepengurusan BPW Jabar periode 2008– 2010 adalah bisa mengakomodir semua teman-teman yang ada di wilayah kota dan kabupaten Jawa Barat, akan tetapi pada kenyataannya itu sulit di lakukan sehingga tingkat komunikasi dan koordinasi menjadi sangat terbatas.
    Oi masih kurang SDM dan kita masih perlu mengadakan pelatihan-pelatihan terutama tentang keorganisasian.
    Masih ada benturan-benturan peraturan atau kebijakan antara BPP dengan BPW, seperti misalnya ada surat yang turun dari BPP langsung ke BPK, tidak melintasi dulu melalui BPW, atau ada juga yang Muskot yang melantik kepengurusannya kota oleh BPP,  tidak oleh BPW.
    Soal administrasi masih saja ada BPK yang langsung ke BPP, tidak berkoordinsasi dulu ke BPW.

    Harapan dan keinginan BPW Jawa Barat periode 2008 – 2010 ?
    Tidak perlu mengakomodir semua daerah, akan tetapi cukup mengakomodir saja daerah-daerah yang terdekat, semisal ketuanya dari Bandung pengurusnya dari wilayah-wilayah yang terdekat seperti Sumedang, Garut, Tasik, Subang atau wilayah terdekat lainnya agar tingkat komunikasi dan koordinasi bisa lebih efektif

    Kegiatan yang bisa di jalankan/ dipertahankan atau diteruskan oleh periode 2012– 2014 kepengurusan periode 2008– 2010 ?
    Menghadiri ke setiap BPK-BPK ada atau tidak adanya undangan. Komunikasi eksternal kepada BPW yang lainnya seperti BPW Jawa Timur, BPW DKI Jakarta dan BPW yang lainnya, termasuk juga ke BPP tentunya.

    Bagaimana pendapat Kang Acong tentang idealnya penerbitan SK ?
    Idealnya bahwa SK semestinya diterbitkan dalam koridor 1 (satu) wilayah sehingga masing-masing elemen organisasi mendapat fungsi tugas yang sebenarnya, misalnya BPP menerbitkan SK untuk BPW, BPW menerbitkan SK untuk BPK, BPK menerbitkan SK untuk BP-Kel, dan BP-Kel menerbitkan SK untuk anggota, begitu seharusnya dan saya baru tahu kalo selama ini SK untuk BPK diterbitkan BPP, bukan oleh BPW yang idealnya adalah BPW yang menerbitkannya.(*)



    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Munas Oi

    Rakernas Oi

    Muskot Oi