Kisruh Impor Daging dan Ketahanan Pangan

PERSOALAN pangan, khususnya daging sapi, kini kembali mencuat ke permukaan. Mencuatnya kasus ini, sekarang lebih dipicu oleh kasus suap kuota impor daging sapi yang melibatkan petinggi parpol.

Padahal sebelum kasus suap ini mencuat, persoalan daging sapi sudah pernah menghiasi halaman media massa, yakni kenaikan harga daging sapi yang menyulut sekitar 12.000 pedagang daging se-jabodetabek mogok berjualan selama empat hari untuk memprotes tingginya harga dari rumah potong hewan (RPH) pada pertengahan November 2012 lalu.

Pada akhir tahun 2012, pedagang daging sapi di pasar pasar tradisional di Jakarta juga sudah mengancam akan melakukan mogok lagi jika harga daging sapi tetap tinggi.

Selama tahun 2012, harga daging sapi sudah naik sangat tinggi. Pada awal tahun 2012 harga daging sapi sekitar Rp 65 ribu per kg. Mendekati hari raya idul fitri, harga daging naik menjadi Rp 80-85 ribu per kg. Menjelang akhir tahun, harga daging melonjak menjadi 90-95 ribu perkg. Bisa dibayangkan saat lebaran idul fitri 2013 nanti, harga daging sapi bisa menyentuh 125 ribu per kg.

Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti, menilai harga daging sapi di Indonesia termasuk yang paling mahal di dunia. Menurut data Bank Dunia, harga daging sapi rata-rata di Indonesia pada bulan Desember 2012 mencapai 9,76 dollar AS, sementara di Malaysia hanya 4,3 dollar AS, Thailand 4,2 dollar AS, Australia 4,2 dollar AS, Jepang 3,9 dollar AS, Jerman 4,3 dollar AS, dan India 7,4 dollar AS.

Mahalnya harga daging sapi ini, disamping disinyalir karena adanya permainan di antara importir daging sapi dengan berupaya mengendalikan harga, disisi lain juga disebabkan minimnya pasokan di pasar. Menurut Menteri Pertanian Suswono, harga daging sapi lokal melambung karena kendala biaya mahal transportasi.

Pasokan daging di Jakarta sebenarnya bisa dipenuhi dari hewan ternak yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun karena ongkos transportasi dari sana ke Jakarta lebih mahal dibanding mendatangkan daging dari Darwin, Australia, maka pemerintah lebih memilih untuk mengimpornya. Oleh karenanya, akan lebih murah mendatangkan daging impor dibandingkan mendatangkan dari wilayah Indonesia.

Dibanding negara lain, konsumsi daging sapi bangsa Indonesia masih rendah, yakni 1,87 kilogram per kapita per tahun. Dari konsumsi yang rendah itu dibutuhkan 384.000 ton daging sapi per tahun. Jumlah itu 85 persen dipenuhi dari produksi domestik dan sisanya impor. Dengan demikian dalam sebulan nilai konsumsi daging perbulan rata rata mencapai 32.000 ton. Nilai pasar konsumsi daging dalam sebulan jika harga daging sekarang minimal Rp 80.000 per kg, maka setara dengan Rp 2,56 triliun atau Rp 30,72 triliun pertahun.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, paling tidak memerlukan 3,8 juta sapi dengan bobot kotor minimal 200 kg. Sementara itu, sapi lokal sangat sulit bisa memenuhi kualifikasi bobot seperti itu. Rata rata sapi lokal hidup berbobot 180 kg per ekor.

Dengan demikian kita memerlukan tambahan paling tidak 427.000 sapi. Total pertahun 4,3 juta sapi agar kebutuhan daging nasional 384.000 ton bisa cukup terpenuhi.

Total impor daging sapi tahun 2013 ditetapkan 80.000 ton atau 15 persen dari total kebutuhan. Jumlah ini menurun dibandingkan kuota tahun 2012 sebesar 19 persen, tahun 2011 sebesar 35 persen dan tahun 2010 masih diatas 50 persen. Tahun 2014, tahun dimana dicanangkan tercapainya swasembada daging sapi, ternyata kementerian pertanian masih menargetkan kuota impor daging sapi sebesar 10 persen dari total kebutuhan dalam negeri.

Kebutuhan daging sapi ini sebagian besar diimpor dari tiga negara, yakni Australia sebesar 75 persen, Selandia Baru sekitar 20 persen dan AS sebesar 5 persen.

Impor daging sapi, nilainya sesungguhnya masih relatif kecil yakni sekitar Rp 3,2 triliun, jika dibandingkan dengan impor hortikultura, yang nilainya setahun bisa menembus Rp 18 triliun. Impor kedelai mencapai Rp 10 triliun setahun. Tentu saja ini sebuah ironi, negara dengan ikon agraris mengimpor kebutuhan pangan, baik daging daging maupun hortikultura dari negara maju yang bukan petani.

Menjaga Ketahanan Pangan

Mahalnya harga daging sapi dan kebutuhan akan impor daging sapi, semakin menegaskan kembali tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan. Menjaga ketahanan pangan tidak hanya menyangkut produksi daging sapi saja, tetapi juga menyangkut sistem tata niaga daging sapi.

Masalah tata niaga ini juga sangat penting dan perlu perhatian pemerintah. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Suswono, harga daging sapi lokal melambung karena kendala biaya mahal transportasi. Pasokan daging di Jakarta sebenarnya bisa dipenuhi dari hewan ternak yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun karena ongkos transportasi dari sana ke Jakarta lebih mahal dibanding mendatangkan daging dari Darwin, Australia, maka pemerintah lebih memilih untuk mengimpornya. Oleh karenanya, akan lebih murah mendatangkan daging impor dibandingkan mendatangkan dari wilayah Indonesia.

Pada sisi lain, importir daging juga perlu ditertibkan agar pasokan daging tidak terganggu. Hal ini bisa kita simak dari kenaikan daging yang sudah terjadi sejak pertengahan November sampai menimbulkan mogok dikalangan pedagang. Padahal saat itu permintaan masih normal karena belum ada lonjakan permintaan menghadapi natal dan tahun baru. Sementara itu, pasokan daging lokal juga tidak terganggu. Oleh sebab itu, kenaikan harga yang tiba tiba itu menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah untuk dicarikan solusi secepatnya.

Dalam upaya mengatasi masalah kebutuhan daging dalam negeri, pemerintah perlu memperbaiki data statistic kebutuhan konsumsi daging dan kemampuan penyediaan daging lokal.

Berdasarkan sensus sapi oleh Badan Pusat Statistik pada Juni 2011, disebutkan terdapat 14,8 juta sapi potong ditangan peternak kecil diseluruh Indonesia. Jumlah tersebut jauh diatas perkiraan sebelumnya yaitu 12,6 juta ekor.

Setelah BPS mengumumkan resmi hasil sensus pada akhir Desember 2011, kementerian pertanian kemudian memangkas kuota 2012 impor daging sapi dan sapi bakalan hingga separuhnya. Ada keyakinan, jumlah ternak lokal mencukupi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tujuan pemerintah memangkas kuota impor ini adalah untuk memenuhi target swasembada pangan seperti daging sapi agar tercapai pada 2014.

Memang harus kita sadari bahwa meskipun jumlah sapi dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, namun struktur pasar kita juga tidak efisien. Sebab pengadaan daging sapi ini lebih banyak diusahakan oleh sistem peternakan rakyat yang bersifat informal dan tidak semata mata untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging.

Sebagian besar peternak sapi ini juga menjadikan sapi sebagai aset mereka untuk masa depan, sehingga tidak bisa sewaktu waktu di potong untuk memenuhi kebutuhan pasar. Mereka baru menjual dan memotong daging sapi tatkala ada kebutuhan mendesak.

Belum lagi peternak sapi lokal yang umumnya bersifat tradisional dan kecil, dengan lokasi yang tersebar di segala penjuru sehingga bisa menyebabkan biaya logistik untuk pengadaan daging menjadi mahal.

Namun yang harus di tuntaskan pemerintah adalah menjaga ketahanan pangan termasuk daging sapi agar segera terwujud, agar perekonomian kita tidak tergantung impor dan menumbuhkan peternak sapi lokal yang jumlah sangat banyak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah harus menumbuh kembangkan peternal lokal yang umumnya kecil kecil dan diusahakan secara tradisional, pada sisi lain pemerintah juga harus menumbuhkan peternak lokal menjadi kuat yang diusahakan secara lebih modern.

Oleh Aunur Rofiq
Praktisi Bisnis Pertambangan dan Perkebunan